Liputan6.com, Jakarta – Partai Persatuan Pembangunan (PPP) jadi sorotan. Plt Ketua Umum PPP Mardiono menyatakan partainya membuka peluang bergabung ke pemerintahan Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka. Diketahui, PPP pada pilpres 2024 mengusung pasangan calon nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud Md.
“Ya iya tentu kalau untuk membangun Indonesia kan harus bersama nanti ke depannya,” kata Mardiono usai hadir dalam acara halal bi halal di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Senin malam (15/4/2024).
Mardiono pun menegaskan PPP tidak pernah berseberangan dengan pihak tertentu dalam pilpres 2024. Dia menyebut Indonesia sebagai negara demokrasi, sehingga wajar jika memiliki pilihan berbeda.
Ya kita kan untuk membangun Indonesia harus bersama. Lihat nanti,” kata Mardiono.
Mardiono menekankan PPP saat ini masih berada di bawah koalisi pimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Karena masih ada menteri-menteri PPP di kabinet Jokowi, seperti Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno.
“Ya kita belum membicarakan itu kok. Karena kita sekali lagi, kami masih koalisi dengan Indonesia ya, tapi di bawah pimpinan Pak Jokowi,” ucap Mardiono.
Peneliti Senior Populi Center, Usep Saepul Ahyar, mengatakan, satu-satunya cara agar PPP bisa tetap eksis adalah merapat ke Prabowo-Gibran. Bagi partai yang tak masuk parlemen, kata Usep, sebaiknya mengambil posisi bergabung ke kabinet.
“Nah kalau di luar pemerintahan, posisi dan peran PPP itu tidak akan terlihat, sehingga nanti dianggap sudah tidak ada,” kata Usep kepada Liputan6.com, Rabu (17/4/2024).
Dengan gabung ke pemerintahan, maka PPP akan punya peran di eksekutif. “Sehingga bisa sebagai alasan konsolidasi partai ya untuk memperbaiki partainya nanti.”
Akan tetapi, kata Usep, ada kerugian yang timbul jika gabung Prabowo-Gibran. Yakni PPP akan dipandang masyarakat tidak konsisten.
Menurut Usep, yang harus diperhitungkan juga adalah sikap partai di Koalisi Indonesia Maju (KIM).